RUU Perampasan Aset digadang-gadang akan menjadi titik terang dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemerintah, sebagai pengusul RUU a quo telah mengirimkan surpres kepada DPR untuk agar segera dilakukan pembahasan. Bagaimana perjalanan dan apa saja pasal-pasal krusial yang termuat dalam RUU tersebut? Berikut ulasannya!

Rancangan Undang-Undang Kesehatan kini tengah menjadi diskursus yang hangat. Lalu, seperti apa perjalanan dan isi pasal yang menjadi perbincangan dalam RUU tersebut?

1. Asas Kejelasan Tujuan Asas kejelasan tujuan adalah asas yang menyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat merupakan asas yang menentukan bahwa setiap harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang.

MK secara resmi menyatakan bahwa pemilu 2024 mendatang tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Lantas, apa sebenarnya kekurangan dan kelebihan dari masing-masing sistem? Dan bagaimana peran fraksi dalam proses pembentukan UU? Berikut rangkumannya!

Pada kamis pekan lalu (15/6/2023), Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi membacakan amar Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 yang pada intinya menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan oleh beberapa Pemohon. Para Pemohon mendalilkan bahwa pengaturan sistem proporsional dengan daftar

Perbincangan perihal UU Cipta Kerja menjadi cukup krusial selama kurun waktu 2 tahun terakhir. Dengan menggunakan metode omnibus dalam proses penyusunannya, UU a quo mencoba mengharmonisasikan berbagai undang-undang sektoral dan mengatasi hyperregulation yang terjadi di Indonesia. Kendati demikian, substansi UU tersebut dianggap sarat akan masalah dan berpotensi mengancam berbagai sektor