Admin Petakebijakan

Komisi I DPR masih melakukan pembahasan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Panja RUU ITE mulai membuka kesempatan bagi berbagai kelompok untuk berpartisipasi dalam forum dengar pendapat. Tujuan dari forum ini

Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) resmi disahkan pada 11 Juli 2023. Sebelumnya, RUU Kesehatan merupakan RUU usulan DPR yang masuk pada periode prolegnas 2020-2024 dan menjadi RUU Prioritas di Tahun 2023. Pembentukan UU Kesehatan ini ditugaskan kepada komisi XI yang membidangi urusan Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Pembentukan

Perbincangan mengenai RUU tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali bergulir di meja parlemen, menyusul tuntutan Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) agar RUU ASN segera disahkan. Kendati demikian, Rapat Paripurna yang digelar pada 22 Agustus 2023 lalu tidak memasukkan agenda penyelesasian masalah honorer. Sebelumya,

Melihat adanya isu-isu baru yang dinilai menghambat proses pemindahan Ibu Kota, Pemerintah siapkan rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Adapun pemerintah melalui Menteri PPN/Bappenas mengungkapkan setidaknya terdapat 5 isu alasan revisi UU tersebut, yakni: a.    perbedaan interpretasi dalam memahami kewenangan khusus yang

Rancangan Undang-Undang tentang Farmasi merupakan salah satu RUU yang diusulkan DPR dengan penugasan pembahasan kepada Komisi IX yang membidangi Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Latar Belakang dan Tujuan RUU a quo yakni:[1] 1. Apoteker sebagai tenaga profesi kesehatan mempunyai peran strategis dalam pelayanan kesehatan yaitu menjamin ketersediaan obat yang bermutu, menjamin

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan RUU yang diusulkan oleh DPR pada 17 Desember 2019. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs DPR, proses pembentukan RUU a quo dimulai pada tanggal 6 April 2021 dengan agenda Rapat Dengar Pendapat

Melalui situs dpr.go.id, publik dapat mengakses rancangan undang-undang dalam dua periode program legislasi nasional yakni, periode 2015-2019 dan periode 2020-2024. Dalam situs tersbut, masyarakat dapat mengetahui jumlah rancangan undang-undang dalam setiap periode dan progress pembentukannya, meliputi tahapan terdaftar, penyusunan, harmonisasi, penetapan usul, pembahasan, keputusan dan selesai.  Terkait proses

Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) merupakah salah satu dari 248 RUU yang masuk dalam program legislasi nasional periode 2020-2024.[1] Adapun RUU KIA diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 17 Desember 2019 lalu dalam agenda rapat paripurna DPR. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs DPR,

Salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas keterbukaan, dimana asas ini memiliki makna bahwa Pembentukan Peraturan Perundangundangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan

RUU tentang Perubahan UU Desa resmi masuk dalan daftar kumulatif RUU yang diusulkan oleh DPR. Usul revisi UU Desa disepakati di tingkat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Desa dan Baleg DPR pada rapat pleno tanggal 3 Juli 2023.