Admin Petakebijakan

Melalui Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, selain hak-hak istimewa yang diperoleh oleh PPPK dan peluang besar diangkatnya tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil, RUU a quo juga akan memprioritaskan pemerataan ASN di daerah-daerah. Wacana ini secara langsung disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas.  Ia

RUU tentang Revisi UU ASN ditargetkan rampung pada tahun ini. Terkait dengan revisi UU ASN ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan setidaknya ada tujuh agenda transformasi dalam RUU ASN. Hal ini sebagaima diungkapkan dalam rapat terbatas (ratas) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil

Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia kembali digulirkan di Parlemen. RUU yang diusulkan oleh DPR pada 17 Desember 2019 ini masuk dalam Prolegnas jangka menengah tahun periode 2020-2024. Selain itu, pada rapat paripurna DPR RI ke-4 masa persidangan I tahun sidang 2023-2024

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera membentuk RUU Provinsi Kekhususan Daerah Jakarta (RUU Kekhususan Jakarta). DPR menjadikan RUU Kekhususan Jakarta sebagai fokus pembentukan RUU pada tahun ini, mengingat payung hukum Ibu Kota Nusantara telah ada yakni Undang-Undang No. 3 Tahun 2022. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM,

RUU tentang Revisi Undang-Undang ASN ditargetkan akan rampung pada bulan ini, Berlakunya RUU ini tidak hanya memberikan kepastian bagi status kepegawaian para tenaga honorer, melainkan juga dianggap memberikan jaminan kesejahteraan bagi para ASN yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun hak isimewa yang akan diperoleh oleh P3K diantaranya

Pemerintah tengah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Revisi UU BUMN merupakan RUU yang masuk dalam program legislasi nasional periode 2020-20x24 dan menjadi RUU prioritas dari tahun 2020 sampai dengan tahun ini. RUU yang diusulkan oleh DPR tersebut

RUU ASN akan segera disahkan menjadi Undang-Undang pada bulan September ini. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (PANRB), Abdullah Azwar Anas. RUU yang masuk telah dibahas sejak 7 (tujuh) tahun lalu, diharapkan dapat menjadi modal bagi birokrasi menjadi lebih lincah dan lebih mudah.  Selain itu, Kementerian PANRB