Admin Petakebijakan

Berdasarkan data yang diperoleh melalui laman DPR, untuk periode prolegnas tahun 2020-2024, sampai dengan akhir tahun 2023, setidaknya terdapat 78 RUU yang selesai dibahas oleh Pemerintah dan DPR, terdiri atas 60 RUU Kumulatif Terbuka dan 20 RUU Non-Kumulatif Terbuka. Adapun seluruh RUU Kumulatif Terbuka disetujui menjadi UU oleh semua fraksi

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) merupakan RUU inisiatif Pemerintah yang masuk dalam daftar Prolegnas 2020-2024. RUU ini mulai menjadi perbincangan ketika public dikagetkan dengan adanya dugaan transaksi janggal di Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp349 triliun. Kendati demikian, sejak presiden mengirimkan Surat Presiden kepada DPR

Pembahasan RUU Energi Baru dan Terbarukan akan kembali dilangsungkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam dengan Komisi VII DPR yang membidangi Energi dan Perindustrian. Pembicaraan mengenai RUU Energi mengerucut pada skema power wheeling yang dinilai akan mempercepat pengembangan energi terbarukan. Kendati demikian, yang menjadi menarik adalah kedua belah pihak

Perjanjian Internasional adalah satu dari sumber hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional. Oleh karena itu, perjanjian internasional dianggap sebagai sumber hukum internasional sesuai dengan Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional. Perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi perjanjian internasional bilateral, yakni hasil dari adanya diplomasi bagi negara-negara yang akan mengadakan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi diteken oleh Presiden Joko Widodo pada selasa (31/20/2023). Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut, maka perjalanan pembentukan UU ASN telah selesai dan memenuhi target penyelesaian yang sebelumnya ditargetkan selesai pada Desember 2023.   Berlakunya UU ASN, salah satu yang menjadi

Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 telah digelar pada selasa (31/10). Selain adanya pidato Pembukaan Masa Sidang II oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, pada rapat peripurna tersebut juga turut terdapat agenda lainnya yakni Pelantikan Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI dan Anggota MPR RI Sisa

Penyelenggaran pemilu di Indonesia memiliki sejarah yang Panjang. Pemilu pertama dalam sejarah bangsa Indonesia diadakan pada tahun 1955. Pada tahun tersebut, pemilu dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memlih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Seiring berjalannya waktu, kerangka hukum

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana merupakan RUU inisiatif pemerintah. Pernah menjadi perbincangan di Gedung senayan atas dugaan kasus korupsi di Kementerian Keuangan sebagaimana diungkap oleh Mahfud MD, RUU ini masih tidak mengalami pergerakan pembahasan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari laman DPR, RUU tersebut masih menyandang status terdaftar, yang

Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) resmi diluncurkan oleh Presiden pada 26 September lalu. Ini menjadi preseden baik dalam memitigasi dampak perubahan iklim dalam beberapa masa mendatang. Melalui IDXCarbon, pelaku usaha berbentuk Perseroan yang memiliki kewajiban dan/atau memiliki komitmen untuk secara sukarela menurunkan emisi Gas Rumah Kaca, dapat menjadi Pengguna Jasa

Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) resmi diluncurkan oleh Presiden pada 26 September lalu. Ini menjadi preseden baik dalam memitigasi dampak perubahan iklim dalam beberapa masa mendatang. Melalui IDXCarbon, pelaku usaha berbentuk Perseroan yang memiliki kewajiban dan/atau memiliki komitmen untuk secara sukarela menurunkan emisi Gas Rumah Kaca, dapat menjadi Pengguna Jasa